DARI ribuan anggota, hanya 10% anggota geng motor yang menjadi oknum dan melanggar ketertiban. Aksi geng motor ini, salah satunya dipicu kurangnya fasilitas bagi mereka untuk menyalurkan kreativitasnya. Karena itulah, perlu ada sarana pendukung bagi para anggota geng atau klub motor dalam mengekspresikan diri.
Menurut Ketua Forum Club Motor Bandung, Sony Teguh Prasatya, anggota geng motor di Kota Bandung jumlahnya mencapai ribuan. Untuk satu geng motor saja, anggotanya bisa mencapai 5.000 hingga 8.000.
"Dari banyaknya anggota geng motor, hanya sepuluh persen oknumnya. Kalau semuanya ngaco bisa gawat," ujar Sony pada rapat Komisi A tentang pembahasan penangan geng motor di ruang Komisi A DPRD Kota Bandung, Jln. Aceh, Kamis (7/10).
Akibat adanya oknum ini, kata Sony, empat geng motor yang sering disebut-sebut sebagai geng motor yakni Moonraker, XTC, Brigez, dan GBR saat ini tengah melakukan perbaikan pencitraan diri mereka. "Saya tahu mereka sedang berusaha memperbaiki citra mereka," ungkapnya sambil ditambahkan geng motor ini awalnya merupakan klub motor.
Adanya oknum ini, lanjutnya, terjadi karena mereka kurang tertib manajemen sehingga semua orang bisa mengaku menjadi anggota salah satu geng. Karena itulah, saat ini empat klub yang dilabeli geng motor ini sedang melakukan pembenahan, salah satunya tertib administrasi anggota. "Oknumnya memang harus ditindak keras, tapi klubnya harus diselamatkan karena oknumnya hanya segelintir saja," tandasnya.
Terjadinya aksi geng motor, kata Sony, akibat tak adanya sarana yang mendukung aktivitas mereka. Pada 1985-1987, di Kota Bandung ini anggota geng motor bisa berkumpul di Dago. Karena dianggap menganggu ketertiban, mereka dipindahkan ke Diponegoro, kemudian ke dua jalur antara Gasibu dan lahan kosong. Dari sana mereka pindah ke monumen dan saat ini tak ada lagi tempat bagi mereka melakukan aktivitasnya.
"Sekarang enggak ada tempat beraktivitas bagi mereka, sehingga mereka terpecah dan terkotak-kotak. Anggota banyak, sementara sarana enggak ada, karena itulah untuk kondisi saat ini mereka perlu sarana pendukung," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Oji Mahroji, mengatakan dirinya sudah menginstruksikan pihak sekolah khususnya guru bimbingan konseling untuk mengawasi ciri-ciri motor dan perilaku siswanya. Bila ada motor yang beda, maka pihak sekolah harus melakukan pemanggilan dan meminta siswa yang bersangkutan tak membawanya ke sekolah. "Kalau ada siswa yang berperilaku over, kelihatan mabuk atau sering tidur di kelas maka panggil mereka dan lakukan pembinaan," ujar Oji.
Bila ada siswa yang masuk menjadi anggota geng motor, maka guru dan kepala sekolah harus memanggil pihak orangtua dan meminta mereka mengawasinya. "Kalau siswa sudah berbuat tindakan krimininal, maka panggil orangtuanya dan diberi tawaran untuk pindah sekolah," tandasnya.
Siswa yang terlibat geng motor, lanjut Oji, jumlahnya tidak lebih banyak dari orang yang tak sekolah. "Kapolrestabes Bandung terus menyampaikan informasinya, dan kita punya catatan siswa yang masuk geng motor mana saja," tuturnya.
Ditambahkan Wakapolrestabes Bandung, AKBP Rhinto Prastowo, anggota geng motor tak hanya dari Kota Bandung saja, mereka ada yang berasal dari Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Subang, dan Cianjur. Untuk mengantisipasi geng motor ini, beberapa kegiatan dilakukan pihak kepolisian seperti lakukan penyuluhan di tingkat sekolah dan masyarakat, patroli bermotor dan pencatatan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) bagi yang terlibat geng motor.
"Dalam SKCK ini nanti ada catatan bila orang tersebut terlibat dalam geng motor. Kalau tak mau tercatat, jangan terlibat dan ini untuk shock therapy dan pencegahan," tandasnya.
Dalam penanganan geng motor di lapangan, kata Rhinto, polisi seakan berjalan sendiri. Karena itulah, pihak kepolisian minta dukungan DPRD dan Pemkot Bandung. "Dukungan baik itu moril maupun materil sangat kita butuhkan," tandasnya.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, Gugum Gumbira mengatakan sarana penunjang bagi klub atau geng motor berupa sirkuit balapan bisa menimalisasi kriminalitas dan mengurangi dampak negatif. Namun, pembuatan sarana ini memerlukan waktu yang cukup lama sementara masyarakat semakin resah. Untuk itulah, Komisi A pun akan mengundang kembali berbagai pihak seperti IMI Jabar, klub motor untuk mencari suatu solusi yang bisa diterapkan.
"Dalam waktu dekat, kita akan undang teman-teman yang lain. Empat klub motor yang sering disebut-sebut pun akan kita undang pengurusnya. Kita duduk bersama dan ajak diskusi," ujarnya.
Dari pertemuan yang nanti akan dilakukan ini, diharapkan bisa tersambungkan antara alasan geng motor dan masyarakat. "Perlu pengkajian, tapi jangan terlalu lama karena masyarakat sudah geregetan," tandas Gugum sambil menambahkan, para geng motor ini perlu wadah kreativitas.
Sumber : http://www.klik-galamedia.com/indexnews.php?wartakode=20101008014358&idkolom=beritautama
Menurut Ketua Forum Club Motor Bandung, Sony Teguh Prasatya, anggota geng motor di Kota Bandung jumlahnya mencapai ribuan. Untuk satu geng motor saja, anggotanya bisa mencapai 5.000 hingga 8.000.
"Dari banyaknya anggota geng motor, hanya sepuluh persen oknumnya. Kalau semuanya ngaco bisa gawat," ujar Sony pada rapat Komisi A tentang pembahasan penangan geng motor di ruang Komisi A DPRD Kota Bandung, Jln. Aceh, Kamis (7/10).
Akibat adanya oknum ini, kata Sony, empat geng motor yang sering disebut-sebut sebagai geng motor yakni Moonraker, XTC, Brigez, dan GBR saat ini tengah melakukan perbaikan pencitraan diri mereka. "Saya tahu mereka sedang berusaha memperbaiki citra mereka," ungkapnya sambil ditambahkan geng motor ini awalnya merupakan klub motor.
Adanya oknum ini, lanjutnya, terjadi karena mereka kurang tertib manajemen sehingga semua orang bisa mengaku menjadi anggota salah satu geng. Karena itulah, saat ini empat klub yang dilabeli geng motor ini sedang melakukan pembenahan, salah satunya tertib administrasi anggota. "Oknumnya memang harus ditindak keras, tapi klubnya harus diselamatkan karena oknumnya hanya segelintir saja," tandasnya.
Terjadinya aksi geng motor, kata Sony, akibat tak adanya sarana yang mendukung aktivitas mereka. Pada 1985-1987, di Kota Bandung ini anggota geng motor bisa berkumpul di Dago. Karena dianggap menganggu ketertiban, mereka dipindahkan ke Diponegoro, kemudian ke dua jalur antara Gasibu dan lahan kosong. Dari sana mereka pindah ke monumen dan saat ini tak ada lagi tempat bagi mereka melakukan aktivitasnya.
"Sekarang enggak ada tempat beraktivitas bagi mereka, sehingga mereka terpecah dan terkotak-kotak. Anggota banyak, sementara sarana enggak ada, karena itulah untuk kondisi saat ini mereka perlu sarana pendukung," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Oji Mahroji, mengatakan dirinya sudah menginstruksikan pihak sekolah khususnya guru bimbingan konseling untuk mengawasi ciri-ciri motor dan perilaku siswanya. Bila ada motor yang beda, maka pihak sekolah harus melakukan pemanggilan dan meminta siswa yang bersangkutan tak membawanya ke sekolah. "Kalau ada siswa yang berperilaku over, kelihatan mabuk atau sering tidur di kelas maka panggil mereka dan lakukan pembinaan," ujar Oji.
Bila ada siswa yang masuk menjadi anggota geng motor, maka guru dan kepala sekolah harus memanggil pihak orangtua dan meminta mereka mengawasinya. "Kalau siswa sudah berbuat tindakan krimininal, maka panggil orangtuanya dan diberi tawaran untuk pindah sekolah," tandasnya.
Siswa yang terlibat geng motor, lanjut Oji, jumlahnya tidak lebih banyak dari orang yang tak sekolah. "Kapolrestabes Bandung terus menyampaikan informasinya, dan kita punya catatan siswa yang masuk geng motor mana saja," tuturnya.
Ditambahkan Wakapolrestabes Bandung, AKBP Rhinto Prastowo, anggota geng motor tak hanya dari Kota Bandung saja, mereka ada yang berasal dari Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Subang, dan Cianjur. Untuk mengantisipasi geng motor ini, beberapa kegiatan dilakukan pihak kepolisian seperti lakukan penyuluhan di tingkat sekolah dan masyarakat, patroli bermotor dan pencatatan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) bagi yang terlibat geng motor.
"Dalam SKCK ini nanti ada catatan bila orang tersebut terlibat dalam geng motor. Kalau tak mau tercatat, jangan terlibat dan ini untuk shock therapy dan pencegahan," tandasnya.
Dalam penanganan geng motor di lapangan, kata Rhinto, polisi seakan berjalan sendiri. Karena itulah, pihak kepolisian minta dukungan DPRD dan Pemkot Bandung. "Dukungan baik itu moril maupun materil sangat kita butuhkan," tandasnya.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, Gugum Gumbira mengatakan sarana penunjang bagi klub atau geng motor berupa sirkuit balapan bisa menimalisasi kriminalitas dan mengurangi dampak negatif. Namun, pembuatan sarana ini memerlukan waktu yang cukup lama sementara masyarakat semakin resah. Untuk itulah, Komisi A pun akan mengundang kembali berbagai pihak seperti IMI Jabar, klub motor untuk mencari suatu solusi yang bisa diterapkan.
"Dalam waktu dekat, kita akan undang teman-teman yang lain. Empat klub motor yang sering disebut-sebut pun akan kita undang pengurusnya. Kita duduk bersama dan ajak diskusi," ujarnya.
Dari pertemuan yang nanti akan dilakukan ini, diharapkan bisa tersambungkan antara alasan geng motor dan masyarakat. "Perlu pengkajian, tapi jangan terlalu lama karena masyarakat sudah geregetan," tandas Gugum sambil menambahkan, para geng motor ini perlu wadah kreativitas.
Sumber : http://www.klik-galamedia.com/indexnews.php?wartakode=20101008014358&idkolom=beritautama
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.